Bau Mark Up di Tiket Praktek Akper

MEDIA BANGGAI-Luwuk. Praktek lapangan mahasiswa Akademi Keperawatan (Akper) Luwuk pada rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat ternyata menyisakan masalah yang mengarah pada dugaan mark up harga tiket.

Pasalnya, sejak awal pemberangkatan, mahasiswa seperti dibuat hars menerima penetapan harga yang dibuat oleh pengelola Akper itu. Seperti uang tiket yang dipatok harus dbayar mahasiswa sebesar Rp 1.600.000 tujuan Luwuk -Jakarta. Padahal menurut pengakuan sejumlah mahasiswa yang turut dalam praktek terungkap, biaya tiket Luwuk-Jakarta dengan menggunakan maskapai Batavia hanya sebesar Rp 1. 209.000, terdapat kelebihan Rp 391.000. Sehingga dari kelebihan uang yang disetor itu, bila dikalikan dengan 221 mahasiswa Akper yang ikut dalam praktek itu, pengelola diduga telah mengantongi uang mahasiswa sebesar Rp 86.411.000. “Itu hanya tujuan Luwuk Jakarta, belum untuk tiket baliknya,” ungkap salah satu mahasiswa yang meminta namanya tak disebutkan pada media ini, Senin (7/5) kemarin.

Modus yang sama juga berlaku, ketika mahasiswa diminta kembali menyetor uang tiket tujuan Jakarta-Luwuk sebesar Rp 1.695.000. Padahal, harga yang tercantum pada tiket yang dipegang mahasiswa hanya sebesar Rp 1. 369.000, atau terdapat selisih Rp 326.000. Bila dikalikan dengan jumlah mahasiswa yang ikut, pengelola Akper kembali diuntungkan dari uang mahasiswa sebesar Rp 72.046.000. Sehingga total keuntungan pengelola Akper dari uang tiket yang disetor mahasiswa untuk tujuan Luwuk-Jakarta pergi pulang sebesar Rp 158.457.000. “Ini sudah keterlaluan, kami seperti menjadi sasaran pengambilan keuntungan. Mereka (pengelola Akper-red) tidak tahu untuk ikut kegiatan ini orang tua kami harus meminjam uang. Dimana perasaan mereka itu,” keluhnya.

Tak hanya itu, ada dugaan juga bahwa staf pengajar yang ikut mendampingi ratusan mahasiswa itu dibiayai dari hasil keringat orang tua mahasiswa yang ikut pada praktek di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. “Semuanya dibiayai dari uang mahasiswa. Itu baru uang tiket, belum yang lain, sehingga kami menuntut adanya pertanggung jawaban dari Direktur Akper,” tegasnya.

Terkait masalah ini, sejumlah mahasiswa telah bertemu dengan Wakil Bupati Banggai Herwin Yatim, namun belum diketahui tanggapan Wabup atas masalah yang merugikan mahasiswa Akper itu.*budi

Minyak Tanah Vs Solar

MEDIA BANGGAI-Luwuk. Keseriusan jajatan Polres Banggai mengusut kasus dugaan penyelundupan minyak tanah (mitan) ke provinsi lain yang melibatkan oknum kepala Satuan Pol PP, mendapat acungan jempol dari kalangan warga di Luwuk.

Meski demikian, warga yang meminta identitasnya tak perlu disebut ini, mempertanyakanlangkah kepolisian, dalam menangani kasus dugaan penimbunan BBM jenis solar yang sempat digerebek aparat di kawasan Kelurahan Jole pada akhir April lalu, namun hingga kini tak jelas penuntasannya. 

“Kalau kasus minyak tanah yang diduga melibatkan kepala Satuan Pol PP diseriusi, mestinya harus diikuti dengan upaya serius pada kasus dugaan penimbunan solar yang ditengarai melibatkan oknum polisi. Jangan sampai polisi dinilai diskriminatif,” tekan warga yang berdomisili di Kelurahan Karaton ini, Senin (7/5) kemarin.

Menurut dia, kepolisian sebaiknya terbuka pada persoalan solar di Jole itu, sebab ada penggerebekan, tapo tak jelas tindak lanjutnya. Bahkan ada isu yang berkembang kata dia, kasus  itu kemungkinan akan sengaja dipetieskan atau dibuat menguap begitu saja. ‘“Silahkan saja aparat melakukan langkah, namun kalau ada persoalan yang ditutupi, maka akan menimbulkan kecurigaan,” ucapnya.

Apalagi kata dia, kasus dugaan penimbunan BBM solar di rumah milik O di lorong Kelurahan Jole atas itu, sudah sempat digerebek aparat, dan kemudian ada  oknum aparat yang mengakui sebagai pemiliknya, namun pengusutannya menjadi kabur.

“Yah, Kapolres sudah janji mau menyelidiki, tapi apa benar ada tindakan penyelidikan itu,” ujarnya.

Ia juga menyindir adanya media massa tertentu yang tidak memberitakan kasus penggerebekan di Jole itu, padahal wartawannya meliput peristiwa pada 30 April silam. “Jangan sampai bau solar ini keciprat kemana-mana,” katanya menduga.

Kapolres sendiri kepada Media Banggai beberapa waktu lalu, hanya mengatakan akan menyelidi kasus tersebut. Namun hingga kini, belum diperoleh informasi lanjutan soal langkah penyelidikan yang dilakukan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada 30 April silam, ada informasi soal penggerebekan solar di lorong Jole tak jauh dari hotel Karaton. Saat itu, aparat menemukan adanya timbunan solar  sebanyak 253 jerigen atau 7 ton di rumah warga berinitial O.*pr

Warga ‘Dipaksa’ Lepas Lahan

*Uang Ganti Rugi Akan Dititip di PN

Media Banggai-Luwuk. Polemik pembebasan lahan untuk kepentingan jalan pengganti akan berakhir dengan cara pembayaran ganti rugi dititipkan pada Pengadilan Negeri (PN) Luwuk. Upaya itu akan diambil Pemkab Banggai, bila sepuluh pemilik lahan tetap tidak melepaskan lahannya sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. “Proses itu akan tetap dilakukan pemerintah bila pemilik lahan tetap tidak mau melepaskan lahannya,” tandas Kepala Bagian Administrasi Pertanahan, Setda Banggai, Alfian Djibran, Kamis (10/5) kemarin. 

 (Jalan penghubung wilayah Kecamatan Batui dan Kintom yang sering dilalui oleh kendaraan bertonase berat untuk keperluan pembangunan kilang perusahaan asal Jepang PT. DS-LNG)

Sejauh ini, pemerintah daerah melalui tim terpadu telah melakukan berbagai upaya terkait pembebasan lahan di wilayah Kecamatan Kintom dan Batui. Namun, sampai dengan pertemuan yang dilakukan bersama Bupati Banggai, Sofhian Mile,  pemilik lahan tetap bertahan dengan asumsi harga lahan sesuai keinginan pemilik lahan. “Kesempatan diberikan sampai minggu depan, bila tetap bertahan, uang ganti rugi kita titip di PN,” tandas Ketua MPI KNPI Kabupaten Banggai itu.

Saat ditanya, proses penitipan melalui PN itu tak bisa dilakukan terkait proses pengadaan tanah menggunakan uang investor, Alfian menegaskan, proses penitipan uang ganti rugi di pengadilan dapat dilakukan pemerintah, dengan menggunakan dasar kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama pihak perusahaan dan kesepakatan bersama Pemkab Banggai. “Proses itu bisa dilakukan karena ada MoU antara pemerintah provinsi dan perusahaan serta pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Selain itu, dasar surat Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, terkait proses pembebasan lahan itu juga melandasi proses tersebut akan dilakukan. “Apalagi proses pembebasan lahan telah mencapai diatas 75 persen. Dalam ketentuan, kalau telah mencapai prosentase sebanyak itu, proses pembebasan lahan dengan cara menitip uang ganti rugi di pengadilan dapat dilakukan,” tuturnya.*budi

Warga Bunta Korban Sukhoi

Susana ; Putri Sulteng 2003

Media Banggai-Luwuk. Tragedi jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 yang jatuh di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat, Rabu, (9/5) lalu, membawa kabar buruk bagi seluruh sanak keluarga yang ikut dalam penerbangan perkenalan pesawat buatan Rusia itu. Susanna Vamella Rompas salah satunya. Perempuan berparas ayu yang merupakan anak dari Tery Rompas, warga Kecamatan Bunta, tercatat sebagai salah seorang dari 47 penumpang yang ikut dalam pesawat naas tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun awak media ini, Susana pernah menjadi  Finalis Putri Pariwisata Indonesia 2008. Perempuan berusia 23 Tahun itu tercatat sebagai Pramugari Sky Aviation, karyawan maskapai yang ikut dalam penerbangan promosi pesawat asal Rusia tersebut. Nama Susana Vamella Rompas itu terungkap lewat daftar nama yang dikeluarkan PT. Trimarga Rekatama Sunaryo, agen pesawat Sukhoi di Indonesia, yang dilansir media ini melalui situs Okezone (10/5) tadi malam.

Pihak PT. Sky Aviation dalam situs tersebut menyebutkan jumlah karyawannya yang ikut dalam pesawat Sukhoi Super Jet 100 yang hilang kontak di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat, berjumlah 13 orang; sembilan orang pramugari dan empat orang dari staf. Nama-nama awak PT Sky Aviation yang ikut dalam Pesawat Sukhoi Super Jet 100, di antaranya Yusuf Ari Wibowo (Tronegs Energy), Maria Marcella (Sky), Henny Stevani (Sky), Mai Syarah (Sky), Dewi Mutiara (Sky), Sussana Vamella (Sky), Nur Ilmawati (Sky), Rossy Vithan (Sky), Anggi (Sky), Aditya (Sky), Salim K (Sky), Raymond Sukando (Sky), Santi (Sky), dan Ade Arisanti (Sky).

Salah seorang warga yang juga merupakan tetangga korban, mengatakan, setelah mendengarkan kabar jatuhnya pesawat buatan Rusia itu yang menjadi tempat anaknya menjadi pramugari dalam uji coba SSJ-100 bernomor registrasi RA-97004 tersebut, Tery Rompas –sang ayah, yang juga merupakan pemilik penginapan Famela di Bunta, beserta keluarga langsung berangkat ke Jakarta untuk memastikan kondisi anaknya tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, nasib sekitar 47 penumpang pesawat Sukhoi Superjet-100, belum ditemukan. Namun ucapan rasa berkabung kepada keluarga Putri Sulawesi Tengah 2003 dan Finalis Putri Indonesia 2008 dari berbagai kalangan termaksud dari Yayasan El John Indonesia selaku penghelat kontes kecantikan telah diucapkan melalui situs jejaring sosial, facebook dan twitter. *roy

Pelantikan Muslih Menuai Kecaman

Media Banggai-Luwuk. Hingga kamis (10/5) kemarin, sejumlah kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah masih mengecam pelantikan Muslih A. La Adi sebagai Ketua cabang organisasi tersebut. Pelantikan Muslih dinilai inkonstitusional. “Kandidat yang menang secara konstitusi marah kepada ketua yang kalah dalam forum konfercab,” demikian ungkap salah seorang senior Hijau Hitam via seluler, kemarin.

Sebagaimana diberitakan, pelantikan Muslih yang sedianya digelar di Gedung Graha PKK Luwuk terpaksa dibatalkan dan dialihkan disalah satu rumah milik pengurus HMI Cabang Luwuk di Kelurahaan Maahas. Pasalnya, kubu Moh Apri Riago menolak dilantiknya Muslih yang berujung pada kekacauan prosesi pelantikan. Dalam salah satu memori somasinya, kelompok Apri Riago mengatakan, terpilihnya Muslih telah menginjak-injak konstitusi HMI.

Salah seorang senior HMI Cabang Luwuk, Muttaqin Suling, mengatakan, sikap emosional yang ditunjukan oleh kubu Moh Apri Riago, bukan karena suka atau tidak suka terhadap Muslih Cs atau karena ada kepentingan Moh Apri Riago. “Pelantikan itu hal yang biasa. Yang luar biasa itu ketika kandidat yang menang menurut mekanisme konstitusi HMI justru oleh PB HMI tidak dikeluarkan SK-nya, apalagi melantiknya. Malah yang inkonstitusional yang di SK-kan dan dilantik,” demikian menurut Muttaqin Suling.

Menurut kubu Moh Apri Riago, Muslih seharusnya tidak bisa dilantik karena tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Steering Commite (SC) saat Konferensi Cabang HMI di gelar. Bahkan dalam nota somasinya, kubu yang menolak pelantikan Muslih menuding sertifikat LK 2 Ketua Cabang Luwuk itu diragukan keabsahannya.*firman

Muslih Cs Minta Maaf

Media Banggai-Luwuk. Kelompok Muslih La Adi yang ‘memenangkan’ pertarungan memperebutkan kursi nomor satu dilingkungan organisasi Hijau Hitam rupanya enggan melayani rasa marah dan ketidakpuasan kelompok yang menolak pelantikan. Bahkan, Muslih La Adi Cs berencana menghadap Bupati Banggai, Sofhian Mile, untuk menyampaikan permohonan maaf terkait insiden yang “merusak suasana” saat pelantikan di Gedung Graha PKK, Rabu malam. “Muslih sepertinya tidak mau berpolemik atas konflik pasca konfercab,” ujar Andi Nasar, salah seorang senior HMI Cabang Luwuk, tadi malam.

Kubu Muslih Cs mengatakan, sebagai Ketua Umum HMI Cabang Luwuk yang baru, Muslih diperhadapkan pada sejumlah pekerjaan penting. Agenda penting yang harus dilakukan Muslih diantaranya, up grading kepengurusan dan Rapat Kerja Harian. Dua agenda itu harus menjadi fokus kepengurusan Muslih membawa HMI menjadi lebih baik.

Terkait niat untuk menyampaikan permohonan maaf Muslih Cs kepada Banggai 1, belum sempat kesampaian. “Tadi pagi (kemarin –red) mau ketemu Bupati tapi beliau pagi-pagi berangkat ke Palu. Nanti saja kalau sudah datang. Tapi Bupati sudah tahu persoalan yang sebenarnya,” papar sumber media ini, tadi malam.*firman

Meski Kacau, Pelantikan Ketua HMI Tetap Jalan

Muslih Pimpin HMI Cabang Luwuk

Media Banggai-Luwuk. Meski mendapatkan penolakan keras dari kubu Moh. Apri Riago, pelantikan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Luwuk, tetap berjalan. Ketua Umum HMI Cabang Luwuk terpilih, Muslih A. La Adi, dinyatakan oleh pengurus Badko HMI Sulteng, sebagai Ketua Umum Definitif.

Informasi yang dihimpun awak Media Banggai tadi malam menyebutkan pelantikan Muslih dilakukan disalah satu tempat menyusul insiden penolakan oleh kubu Moh. Apri Riago. Pelantikan Muslih dihadiri Presidium KAHMI Banggai, Haryanto Djalumang, MPKPC Moh Andi Nazar dan Ketua Badko Sulteng, Rian Vivian Hidayat.

Muslih A. La Adi, dilantik berdasarkan SK Nomor: 259/KPTS/A/04/1443. SK tersebut ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 15 Rabiul Akhir 1443 H atau 9 Maret 2012 dan ditanda tangani Ketua dan Sekretaris Umum PB HMI, Noer Fajriensyah dan Basri Dodo.

Berbagai sumber diinternal organisasi tersebut menyebutkan, insiden yang terjadi pada saat pelantikan Ketua HMI Cabang Luwuk di Graha PKK tadi malam, merupakan rangkaian konflik antara para senior Hijau Hitam di Kabupaten Banggai.*firman