MEDIA BANGGAI-Luwuk. Praktek lapangan mahasiswa
Akademi Keperawatan (Akper) Luwuk pada rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa
Barat ternyata menyisakan masalah yang mengarah pada dugaan mark up harga
tiket.
Pasalnya, sejak awal pemberangkatan, mahasiswa seperti dibuat
hars menerima penetapan harga yang dibuat oleh pengelola Akper itu. Seperti
uang tiket yang dipatok harus dbayar mahasiswa sebesar Rp 1.600.000 tujuan
Luwuk -Jakarta. Padahal menurut pengakuan sejumlah mahasiswa yang turut dalam
praktek terungkap, biaya tiket Luwuk-Jakarta dengan menggunakan maskapai
Batavia hanya sebesar Rp 1. 209.000, terdapat kelebihan Rp 391.000. Sehingga
dari kelebihan uang yang disetor itu, bila dikalikan dengan 221 mahasiswa Akper
yang ikut dalam praktek itu, pengelola diduga telah mengantongi uang mahasiswa
sebesar Rp 86.411.000. “Itu hanya tujuan Luwuk Jakarta, belum untuk tiket
baliknya,” ungkap salah satu mahasiswa yang meminta namanya tak disebutkan pada
media ini, Senin (7/5) kemarin.
Modus yang sama juga berlaku, ketika mahasiswa diminta
kembali menyetor uang tiket tujuan Jakarta-Luwuk sebesar Rp 1.695.000. Padahal,
harga yang tercantum pada tiket yang dipegang mahasiswa hanya sebesar Rp 1.
369.000, atau terdapat selisih Rp 326.000. Bila dikalikan dengan jumlah
mahasiswa yang ikut, pengelola Akper kembali diuntungkan dari uang mahasiswa
sebesar Rp 72.046.000. Sehingga total keuntungan pengelola Akper dari uang
tiket yang disetor mahasiswa untuk tujuan Luwuk-Jakarta pergi pulang sebesar Rp
158.457.000. “Ini sudah keterlaluan, kami seperti menjadi sasaran pengambilan
keuntungan. Mereka (pengelola Akper-red) tidak tahu untuk ikut kegiatan ini
orang tua kami harus meminjam uang. Dimana perasaan mereka itu,” keluhnya.
Tak hanya itu, ada dugaan juga bahwa staf pengajar yang ikut
mendampingi ratusan mahasiswa itu dibiayai dari hasil keringat orang tua
mahasiswa yang ikut pada praktek di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung.
“Semuanya dibiayai dari uang mahasiswa. Itu baru uang tiket, belum yang lain,
sehingga kami menuntut adanya pertanggung jawaban dari Direktur Akper,”
tegasnya.
Terkait masalah ini, sejumlah mahasiswa telah bertemu dengan
Wakil Bupati Banggai Herwin Yatim, namun belum diketahui tanggapan Wabup atas
masalah yang merugikan mahasiswa Akper itu.*budi
0 komentar:
Posting Komentar